My Electronic Diary: SISTEM OTONOMI DAERAH PEMEKARAN DI SULAWESI BARAT

NAMA : NIKEN WIDYASWARA

NPM : 25211164

KELAS : 1 EB 26

SISTEM OTONOMI DAERAH PEMEKARAN DI SULAWESI BARAT

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kawasan yang luas,kurang lebih 2/3 wilayah negaranya merupakan derah perairan. Dari waktu ke waktu propinsi di Indonesia kian bertambah, hal ini dikarenakan adanya pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah guna memeratakan jumlah penduduk Indonesia dan pemerataan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas mengenai sejarah pemekaran wilayah di Indonesia

Saat ini, Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Dari 33 provinsi tersebut, 5 di antaranya memiliki status khusus sebagai daerah khusus atau daerah istimewa yaitu: Aceh, Jakarta, Papua, Papua Barat, dan Yogyakarta. Dari ke-33 provinsi tersebut, 10 di antaranya terletak di Pulau Sumatera, 6 di Pulau Jawa, 4 di Pulau Kalimantan, 6 di Pulau Sulawesi, 3 di Kepulauan Nusa Tenggara, 2 di Kepulauan Maluku, dan 2 lainnya terletak di Pulau Papua.

Dan jika kita menelisik ke belakang pada Era perjuangan kemerdekaan (1945-1949). Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya,Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu: Sumatra, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia, dan sejumlah "negara-negara boneka" dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia. Namun seiring memasuki Era Republik Indonesia Serikat (1949-1950),Hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat, dimana terdiri dari 15 negara bagian plus 1 Republik Indonesia. Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia.

Namun ketika memasuki Era Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama (1950-1966). Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Berikut adalah perkembangan pemekaran wilayah Indonesia pada kurun waktu 1950-1966:

Tahun’50, Provinsi Sumatra dipecah menjadi Provinsi Sumatera Utara (termasuk di dalamnya Aceh), Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara, Yogyakarta mendapat status provinsi "Daerah Istimewa".
Tahun’56, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Tahun’57, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Sementara Jakarta mendapat status provinsi "Daerah Khusus Ibukota". Pada tahun yang sama pula, Aceh kembali dibentuk provinsi terpisah dari Provinsi Sumatera Utara (pada tahun 1959 Provinsi Aceh mendapat status provinsi "Daerah Istimewa").
Tahun’59, Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun yang sama, dibentuk provinsi Kalimantan Tengah (dari Kalimantan Selatan).
Tahun’60, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
Tahun’63, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia
Tahun’64, dibentuk Provinsi Lampung (pemekaran dari Sumatera Selatan). Pada tahun yang sama, dibentuk pula Provinsi Sulawesi Tengah (pemekaran dari Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (pemekaran dari Sulawesi Selatan)

Namun pada Era Orde Baru (1966-1998)

Tahun ‘67 Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan
Tahun ‘ 69 Irian Barat secara resmi menjadi provinsi ke-26 Indonesia
Pada Tahun 1969-1975, Indonesia memiliki 26 provinsi, dimana 2 diantaranya berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta), dan 1 berstatus Daerah Khusus Ibukota (Jakarta). Tahun 1976, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia dan sebagai provinsi ke-27.

Era 1999-sekarang

Pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan berada di bawah PBB hingga merdeka penuh pada tahun 2002, dan Indonesia kembali memiliki 26 provinsi. Sementara itu, pada era reformasi terdapat tuntutan pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia. Pemekaran provinsi di Indonesia sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Maluku Utara dengan ibukota Sofifi-Ternate, dimekarkan dari Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia ke-27 pada tanggal 4 Oktober 1999
Banten dengan ibukota Serang, dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-28 pada tanggal 17 Oktober 2000
Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukota Pangkal Pinang, menjadi provinsi Indonesia ke-29 pada tanggal 4 Desember 2000
Gorontalo dengan ibukota Kota Gorontalo, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara, menjadi provinsi Indonesia ke-30 pada tanggal 22 Desember 2000
Irian Jaya Barat dengan ibukota Manokwari, dimekarkan dari Provinsi Papua, menjadi provinsi Indonesia ke-31 pada tanggal 21 November 2001. Kini Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat.

Pada tanggal 11 November 2001 pula, Provinsi Papua dimekarkan pula provinsi baru Irian Jaya Tengah. Namun pemekaran ini akhirnya dibatalkan karena mendapat banyak tentangan.

Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjung Pinang, dimekarkan dari Provinsi riau, menjadi provinsi Indonesia ke-32 pada tanggal 25 Oktober 2002
Sulawesi Barat dengan ibukota Mamuju, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-33 pada tanggal 5 Oktober 2004

PEMBAHASAN

Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004. Ibukotanya ialah Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16,796.19 km². Suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%).

Kabupaten dan Kota

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Majene	Majene
2	Kabupaten Mamasa	Mamasa
3	Kabupaten Mamuju	Mamuju
4	Kabupaten Mamuju Utara	Pasangkayu
5	Kabupaten Polewali Mandar	Polewali
	Sedangkan pada tingkat konsumsi, propinsi Sulawesi barat memiliki pertumbuhan ekonomi Capaian PDRB Sulawesi Barat Triwulan I/2012 atas dasar harga berlaku sebesar 3.433,02 milyar rupiah sedangkan atas dasar harga konstan 2000 sebesar 1.362,96 milyar rupiah Kinerja perekonomian Sulawesi Barat yang diukur berdasarkan kenaikan PDRB adhk 2000, dari triwulan I/2012 terhadap triwulan IV/2011 (q to q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,19 persen. Sedangkan pada triwulan yang sama tahun 2011 (y on y), perekonomian Sulawesi Barat bergerak sebesar 11,78 persen. Berdasarkan pertumbuhan q-to-q, sektor listrik, gas dan air bersih (LGA) mengalami pertumbuhan tertinggi hingga 17,70 persen. Sedangkan sektor pertanian tumbuh sebesar 12,75 persen. Pada periode ini juga terdapat empat sektor yang mengalami kontraksi. Sedangkan pertumbuhan y on y, hanya satu sektor ekonomi yang pertumbuhannya minus, yakni sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar -9,84 persen. Sektor ekonomi yang tumbuh paling besar adalah sektor LGA sebesar 42,83 persen, disusul oleh sektor bangunan dan sektor jasa-jasa dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 20,73 persen dan 20,09 persen. Struktur perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan I/2012 sebagian besar tercipta dari sektor primer yang berkisar 51,60 persen atau setara dengan 1.771,50 milyar rupiah. Sementara sektor sekunder dan sektor tersier masing-masing berkontribusi sebesar 11,10 persen dan 37,30 persen dalam menciptakan tatanan perekonomian Sulawesi Barat. Dari sisi penggunaan terlihat bahwa perekonomian Sulawesi Barat sebagian besar terserap untuk keperluan konsumsi. Pada triwulan I/2012 komponen konsumsi rumah tangga menyerap nilai tambah hingga 67,39 persen sedangkan konsumsi pemerintah sebesar 25,07 persen. Sementara komponen PMTB, hanya mendapat alokasi sebesar 407,27 milyar rupiah atau setara dengan 11,86 persen. Pertumbuhan PDRB menurut penggunaan q to q, terlihat bahwa hanya komponen konsumsi rumah tangga yang mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar 1,40 persen. Sementara komponen lainnya cenderung mengalami kontraksi. Berbeda dengan pertumbuhan q to q, perumbuhan y on y justru memperlihatkan pergerakan yang cukup menggembirakan. Pada triwulan I/2012 hanya komponen perubahan stok yang tumbuh minus hingga 116,83 persen. Komponen-komponen yang tumbuh seperti komponen konsumsi pemerintah (26,71 persen); komponen ekspor barang dan jasa hingga 32,23 persen. Sementara itu, neraca perdagangan Sulawesi Barat pada triwulan I/2012 mengalami defisit sebesar 32,39 milyar rupiah. Jumlah ini sedikit lebih rendah dari triwulan IV/2011 (q to q) yang sebesar 42,77 milyar rupiah. Begitupun dengan kondisi triwulan yang sama tahun 2011 (y on y), ), bahkan mencapai 52,16 milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat berada pada urutan ke- 2 (y on y) setelah Papua Barat. Namun, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat secara q to q masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 1,35 persen.